Pemkab Berau Sosialisasikan Aplikasi IDIS untuk Perkuat Disiplin ASN
Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi IDIS (Integrated Discipline) dan Pembinaan Disiplin ASN di Ruang Rapat Sangalaki, pada Rabu (3/9/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII, Ina Herlina. Turut hadir Kepala BKPSDM Berau, Sri Eka Takariyati, para kepala perangkat daerah atau yang mewakili, camat se-Kabupaten Berau, serta staf urusan umum dan kepegawaian (Umpeg).
Sekda Muhammad Said dalam sambutannya menyampaikan bahwa aplikasi IDIS menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkab Berau. Sistem ini diharapkan mampu menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS secara sistematis, transparan, dan berjenjang.
“Sebagai ASN, kita dituntut untuk memiliki disiplin diri yang kuat serta senantiasa mengembangkan kompetensi. Penguasaan komputer, pengolahan data, hingga pemahaman sistem digital bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kedisiplinan yang dibarengi dengan literasi digital akan berdampak positif, baik bagi individu ASN maupun lingkungan kerja secara keseluruhan. Ia juga mengingatkan agar mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin dijalankan sesuai prosedur dan tidak langsung disampaikan ke pimpinan tanpa melalui tahapan berjenjang.
“Masalah kedisiplinan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan berpengaruh terhadap integritas dan produktivitas organisasi,” tegasnya.
Menurut Sekda, CPNS generasi baru relatif lebih adaptif karena terbiasa menggunakan teknologi digital. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun birokrasi yang responsif, profesional, dan berintegritas.
Lanjutnya, Sekda menyampaikan bahwa Pemkab Berau telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penguatan disiplin ASN. Namun untuk tahun 2026, alokasi tersebut masih dalam tahap evaluasi Kementerian Keuangan. “Kita menunggu hasil evaluasi, apakah efisiensi yang kita lakukan sesuai dengan sasaran pemerintah,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat kerja memahami pentingnya pembinaan disiplin secara terpadu serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai penunjang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (DiskominfoIKP-AF)
