Musrenbang Tabalar 2025, Prioritaskan Infrastruktur hingga SDM
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan berlanjut di Tabalar, dalam rangka penyusuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun anggaran 2026, berlangsung di Pendopo Kecamatan Tabalar, pada Senin (17/2/2025) dibuka secara resmi oleh Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Berau, H. Gamails, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto, Kepala Bapelitbang, Endah Ernany, Camat Tabalar, Tri Anggoro Raharjo, dan Kepala OPD serta Kepala Kampung.
Sebanyak 578 usulan telah masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) dari enam kepala kampung di wilayah Kecamatan Tabalar.
Camat Tabalar, Tri Anggoro Raharjo, menyampaikan prioritas hasil kegiantan Musrenbang tingkat kampung. Usulan tersebut mencakup berbagai bidang, baik fisik maupun non-fisik. Salah satu prioritas utama yang diangkat adalah peningkatan infrastruktur kantor kecamatan dan sekitarnya.
“Kami berharap semua usulan ini dapat ditampung dan direalisasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya maksimal dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ia mengapresiasi potensi besar yang dimiliki oleh Kecamatan Tabalar dan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan yang masih rusak, akan menjadi perhatian utama.
“Akses jalan di Tabalar sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang masih ada beberapa jalan yang rusak, dan ini akan kita perbaiki secara bertahap, baik yang menjadi kewenangan kabupaten maupun nasional,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian serius Pemkab Berau.
“Kami menyadari masih ada kekurangan tenaga medis dan pendidik di beberapa wilayah. Pemerintah akan mengupayakan solusi terbaik agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih baik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa pengalokasian anggaran tetap akan memperhatikan aspek urgensi dan kebutuhan masyarakat.
“Seluruh OPD harus lebih ketat dalam pengawasan program agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar para kepala kampung lebih aktif dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (DiskominfoIKP-AF)
