Musrenbang Kecamatan Biatan Tahun 2025
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan berlanjut di Biatan, dalam rangka penyusuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun anggaran 2026, berlangsung di Pendopo Kecamatan Biatan, pada Senin (17/2/2025) dibuka secara resmi oleh Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Berau, H. Gamails, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto, Kepala Bapelitbang, Endah Ernany, Camat Biatan, Aidil Fitri dan Kepala OPD serta Kepala Kampung.
Dalam pelaksanaan Musrenbang Biatan ini seluruh usulan yang telah diinput oleh kampung ke SIPD sebanyak 206. Untuk usulan fisik sebanyak 115 usulan, ekonomi 48, sosial dan budaya 36 serta pemerintahan 6.
Camat Biatan, Aidil Fitri, mengungkapkan bahwa sebanyak 206 usulan dari delapan kampung di Kecamatan Biatan telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan tersebut mencakup bidang fisik, ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan.
“Kami menerima berbagai usulan dari masing-masing kampung. Salah satu yang menjadi perhatian adalah permasalahan tapal batas dengan Kutai Timur, yang menghambat partisipasi dalam lomba kampung,” ungkapnya.
Selain itu, perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas utama, termasuk pagar kantor kecamatan sepanjang 200 meter yang sudah rubuh dan perlu segera diperbaiki.
“Kami berharap usulan ini bisa segera direalisasikan karena keberadaan kantor kecamatan adalah wajah pemerintahan di Biatan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih mengatakan perbaikan jalan ini menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pemerintah daerah. Hal ini untuk mendukung peningkatan berbagai sektor potensial yang dimiliki wilayah pesisir, seperti pariwisata, perikanan, pertanian dan perkebunan.
"Seperti pariwisata yang semakin berkembang di daerah pesisir ini. Dengan kemudahan akses kita harapkan bisa mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Jadi tahun depan tidak ada lagi persoalan jalan di pesisir ini," tuturnya.
Selain infrastruktur jalan, beberapa program prioritas yang akan dijalankan perintah daerah seperti penyelesaian batas kampung. Bupati Sri Juniarsih mengakui batas kampung ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
"Sudah ada sebagian yang disusun SK dan kita tegaskan. Jadi saya harap kalau sudah ada penegasan tidak ada lagi yang dipersoalkan. Sehingga semuanya bisa selesai," harapnya.
Ia juga kembali menyampaikan agar potensi kampung bisa dimaksimalkan. Pemerintah pun berupaya dalam memenuhi berbagai fasilitas dasar dalam mendukung target ini seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan fasilitas terpenuhi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. (DiskominfoIKP-AF)
