Lomba Paduan Suara dan Jingle “Stop Kekerasan” Meriahkan HUT RI ke-80 dan HUT DWP ke-26 di Kabupaten Berau
Tanjung Redeb – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-26, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Berau sukses menyelenggarakan Lomba Paduan Suara Hymne/Mars DWP dan Lomba Jingle Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Rabu (7/8/2025). Kegiatan ini berlangsung di Gedung RPJPD Bapelitbang Kabupaten Berau dan diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai instansi dan organisasi mitra DWP se-Kabupaten Berau.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Berau, Hj. Rabiatul Islamiya, SE, MM, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kreatif Dharma Wanita Persatuan. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang unjuk bakat dan kreativitas, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan kampanye sosial yang penting.
“Melalui paduan suara dan jingle, pesan-pesan positif dapat disampaikan dengan cara yang lebih menyentuh dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah bentuk inovatif dalam menyampaikan nilai-nilai keadilan gender, perlindungan anak, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.
Ketua Panitia, Ibu Sulasih Said, SE, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja DWP Kabupaten Berau Tahun 2025 dan menjadi sarana kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Berau.
Tercatat, Lomba Paduan Suara diikuti oleh 10 tim dari unit DWP instansi perangkat daerah, sedangkan Lomba Jingle Stop Kekerasan diikuti oleh 13 peserta/tim. Kegiatan berlangsung meriah, dimulai sejak pukul 08.00 WITA hingga selesai, dengan susunan acara meliputi pembukaan, sambutan-sambutan, penampilan lomba hingga penilaian oleh dewan juri. Dewan juri yang terlibat merupakan profesional di bidang seni dan advokasi sosial, memastikan proses penilaian berlangsung objektif dan transparan. (DiskominfoIKP-FH).
