Kemendari Gelar Rakor Inflasi Hingga Soal Program Tiga Juta Rumah
Tanjung Redeb – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengelar Rapat Koordinasi Inflasi, rapat yang dipimpin langsung Mendagri, Tito Karnavian ini diikuti seluruh Pemerintah daerah dan Pemerintah Kota, Senin (12/8/2025) tadi pagi.
Rakor secara daring ini dihadiri Wakil Bupati Berau, H. Gamalis dengan didampingi Kadiskominfo Berau, H. Didi Rahmadi dan sejumlah pejabat lainnya di Ruang Teleconference Diskominfo Berau. Dalam rakor tersebut Mendagri, Tito Karnavian mengajak seluruh pimpinan daerah membahas perkembangan inflasi di setiap daerah.
“Termasuk beberapa faktor penyebab inflasi. Tren inflasi tahun ke tahun (y-on-y) per Juli sebesar 2,47 persen, sementara inflasi bulan ke bulan (m-on-m) 0,30 persen. Makanan, minuman dan tembakau masih menjadi faktor tertinggi peningkatan inflasi secara nasional. Sementara secara komoditas yang menyumbang inflasi yaitu bawang merah, cabai dan beras,”terang Tito.
Dikatakan Tito, ada beberapa agenda penting perlu dibahas, yang masuk dalam program prioritas nasional, seperti evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program tiga juta rumah, percepatan pembentukan tim tanggap insiden siber, serta fasilitasi sertifikat halal.
Sebab itu, samung Tito, Pemerintah daerah maupun Pemerintah Kota diwajibkan untuk pembentukan tim tanggap insiden siber, sesuai instruksi presiden. Hal ini sebagai antisipasi kebocoran data ditengah gencarnya digitalisasi pelayanan publik. “Data Badan Siber dan Sandi Nasional sepanjang tahun 2024 terjadi 241 dugaan kebocoran data. Dimana sejauh ini terdapat 7347 sistem elektronik yang dimiliki 108 pemerintah daerah,” tegas Tito.
Terkait sertifikasi halal juga menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat. Dimana saat ini Indonesia tidak masuk dalam daftar teratas sebagai negara eksportir produk halal, meskipun jumlah pendukan muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. “Nah, justru Indonesia menjadi konsumen terbesar produk halal seluruh dunia,” ungkap Tito.
Untuk program tiga juta rumah, sambung Tito, saat ini progres telah mencapai 342.441 unit. Pemda pun diminta untuk membebaskan BPHTB, dalam mendorong pembangunan rumah. Agar pembangunan dapat mencapai target dan tepat waktu. Pintanya.
Sementara itu Wakil Bupati Berau, H. Gamalis menyampaikan beberapa arahan yang disampaikan Mendagri akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. “Seperti tim siber yang telah dibentuk dan mendapatkan surat keputusan bupati sejak tahun 2024 lalu,” ujarnya.
Untuk program tiga juta rumah, Berau mendapatkan target 4200 unit, sejauh ini pembangunan telah mencapai 491 unit, dan pada tahun 2025 ini dibangun sebanyak 345 unit dan per Agustus 2025 telah terbangun 46. Sehingga secara keseluruhan total sisa 3709 unit lagi yang akan dibangun.
Kemudian sertifikasi halal ia pun memberikan instruksi kepada dinas terkait agar mempercepat proses tersebut. Sehingga seluruh produk yang dihasilkan memiliki label halal sesuai dengan program nasional. Oleh sebab Gamalis berharap pengurusan lebel halal di Berau dapat kemudahan, sebagaimana harapan produsen makanan maupun minuman lokal. Harapnya. Diskominfo Berau (Oz)
