Bupati Berau, Hadiri Rakor Kehutanan Provinsi Kaltim 2024.
Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang berlangsung di di Ball Room Hotel Exclusive Berau, Rabu (24/07/24) .
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan hutan dan lingkungan, yang dimana melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan dari sektor swasta. Rakor ini juga menjadi forum untuk menyusun strategi dan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan kehutanan, termasuk penanganan masalah deforestasi dan pengembangan hutan berkelanjutan.
Hadir dalam kegitan tersbut, yaitu sejumlah pejabat penting, antaranya Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI diwakili, Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan dan Papua Giri Suryanta, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Joko Istanto, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Yussi Nadia termasuk PJ. Gubernur Kalimantan Timur, Prof.Dr.Drs. Akmal Malik,M.Si, dan Para Kepala OPD Se-Kaltim, Para Kepala KPHP Se-Kaltim serta para peserta rakor.
Mengawali sambutan, Bupati Berau menyampaikan Pemerintah Kabupaten Berau memiliki komitmen yang kuat dalam aspek kehutanan, yang dapat diamati pada program yang sudah dan saat ini sedang berjalan, seperti Program Karbon Hutan Berau (PKHB), yaitu sebuah konsep pembangunan rendah emisi karbon di tingkat kabupaten, dengan tujuan akhirnya adalah perwujudan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal ini tentunya sangat ditunjang dengan potensi kehutanan dan perhutanan sosial Berau yang luas, bahkan terluas di Kaltim. Selain itu, Kabupaten Berau termasuk yang paling progresif dan memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian target perhutanan sosial Kaltim, yaitu sebesar 98.927,10 Hektare, atau paling besar di Kaltim.
“Kami berharap akan bisa memperbesar cakupannya ke 4 KPH yang ada di Berau, Potensi yang ada di wilayah KPH Berau Pantai, KPH Berau Tengah, dan KPH Berau Utara sangat besar,”tuturnya.
Selain itu Bupati Berau, juga meyampaikan harapan besar kepada Pemprov Kaltim, atas dukungan terkait percepatan dan penguatan implementasi IAD di Berau, agar koordinasi dan mobilisasi resource para pihak terkait, seperti unsur KPH, mitra pembangunan, Pemkab serta masyarakat bisa lebih efektif dan maksimal dimobilisasi,”imbuhnya.
Sementara itu Pj. Gubernur Akmal Malik, cukup menyayangkan yang dimana hutan Kalimantan terjadi Deforestasi yang cukup masif, saya mengkritisi kebijakan yang mengarah desentralisasi, karena kebijakan harusnya pada otonomi daerah, namun dengan adanya desentralisasi yang menyebabkan kebijakan itu terkotak-kotak (terbagi-bagi), kebijakan tersebut hanya di lakukan masing-masing Instansi tanpa adanya kolaborasi yang dapat memberikan dampak positif.
“Saat ini dari Kementrian juga punya kebijakan yaitu Money follow function, padahal masalah itu tidak bisa bertumpu pada satu penegakan fungsi saja dan butuh banyak pendekatan,”tuturnya.
Lanjut dikatannya, saat ini kita bergerak sama-sama tapi berjalannya sendiri-sendiri, cukup miris ketika bahasa kolaborasi itu sering kita ucapkan tapi jarang bisa terimplementasi dengan baik apalagi permasalahan anggaran.
“Karena saya yakin tidak dari Lingkungan Hidup mau berkolaborasi anggaran dengan Kehutanan dan tidak pernah dari BMD mau berkolaborasi anggarannya dengan Kehutanan yang pastinya akan berfikir bahwa ini uang saya/anggaran saya dan tugas/fungsi saya,”jelasnya.
Jika begini terus yakinlah kita tidak bisa melakukan apa-apa, tingkat deforestasi akan selalu meningkat, yang artinya kita sangat baik sekali dalam mewarisi budaya para penjajah yaitu Devide Et Impera yang dimana kita di adu satu sama lain. Dan jujur saya melihat di pusat itu sudah terpecah-pecah yang dimana tidak ada orkestrasi yang baik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ini akibat dari kebijakan money follows function, organisation follows function, men follows function yang dimana kita sibuk dengan urusan masing-masing saja.
Saat ini lahan kritis di Kabupaten Berau sudah banyak sekali, ini akibat dari pendekatan sendiri-sendiri dan ketika lahan sudah rusak dan bolong-bolong pastinya tidak ada langkah-langkah sinergi untuk menyelesaikannya. Harusnya kewenangan itu mengikuti pada solusi, yang dimana Money Follow Solution, organisation follows solution, dan men follows solution,”pangkasnya.
Selain penyerahan bantuan alat Ekonomi Produktif, serta penyerahan cindera mata kepada Pj Gubernur Kaltim dan Bupati Berau, acara ditandai dengan Pemukulan Gong oleh PJ Gubernur Kaltim dan dilanjutkan foto bersama.
Rakor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pelestarian hutan di Kalimantan Timur. Kominfo Berau (er)
