BPBD Kabupaten Berau Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi
Tanjung Redeb – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi pada Selasa (6/5/2025). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat BPBD Lantai II dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Berau, H. Gamalis.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menguatkan sinergitas antara pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam menghadapi bencana yang belakangan terjadi di berbagai daerah di Kabupaten Berau. Berdasarkan informasi dari BMKG Berau, curah hujan masih tinggi hingga bulan depan. Untuk itu, waspada terhadap banjir masih terus ditingkatkan.
Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 17 kampung di lima kecamatan terdampak banjir dan longsor. Selain itu, pihaknya juga menerima laporan adanya gempa dan kejadian orang hilang.
“Ini menunjukkan bahwa kita berhadapan dengan ancaman bencana yang beragam. Maka perlu langkah cepat dan kolaboratif dari semua pihak,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penentuan titik dapur umum dan posko yang bisa menjangkau seluruh area terdampak. Menurutnya, dapur umum harus strategis dan mampu melayani wilayah yang terkena dampak secara efektif.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Gamalis menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat untuk meminimalisasi dampak bencana.
Ia menyebut, curah hujan tinggi dengan frekuensi yang semakin padat menjadi faktor utama meningkatnya intensitas banjir dan tanah longsor di wilayah Berau.
“Bencana ini tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita hadapi bersama dengan perencanaan dan koordinasi yang baik,” ungkapnya.
“BPBD, Dinsos, DPUPR dan seluruh stakeholder harus bergerak serentak. Rapat ini kita gelar agar langkah setiap instansi bisa terukur dan terkoordinasi,” sambungnya.
Dirinya mengungkapkan, kerap kali terjadi ketidaksesuaian antara tanggung jawab dan ketersediaan alat di lapangan. Misalnya, BPBD bertanggung jawab atas penanganan bencana, namun alat berat justru tersedia di dinas teknis seperti DPUPR.
“Kolaborasi adalah kuncinya. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri saat berhadapan dengan bencana yang dampaknya besar seperti ini,” ujarnya.
Menurutnya, ada lima wilayah yang menjadi prioritas perhatian dalam penanganan bencana yakni Kecamatan Segah, Kelay, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur.
Kata dia, total terdapat 17 kampung terdampak, ditambah Gunung Tabur yang baru-baru ini juga mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem.
Ia menyebut, selain banjir dan longsor, Berau juga dihadapkan dengan ancaman lain seperti gempa bumi dan kejadian orang hilang. Gamalis menilai kondisi ini sebagai sinyal bahwa bencana mulai mengganggu stabilitas aktivitas masyarakat, sehingga diperlukan strategi yang lebih sistematis dan berbasis data.
“Jalur-jalur utama yang terdampak longsor banyak berada di luar kewenangan daerah, seperti jalan provinsi menuju pesisir dan poros nasional ke Tanjung Batu. Maka kita perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Bersyukur kalau ada perusahaan yang bisa membantu, tapi tetap harus dalam regulasi,” bebernya.
Terkait status kebencanaan Berau, Gamalis mengatakan pihaknya akan segera melaporkan hasil rapat ini kepada Bupati Sri Juniarsih untuk menetapkan status darurat bencana jika diperlukan. Hal itu penting agar dana darurat bisa segera digunakan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kita berada di tengah masyarakat yang membutuhkan, tapi juga harus patuh terhadap regulasi. Semua penggunaan dana harus sesuai aturan karena ada lembaga pengawas yang turut mengawasi,” jelasnya. (DiskominfoIKP-AF)
