LKPJ 2025 Disampaikan, Wabup Gamalis Ungkap Capaian dan Tantangan Ekonomi Berau
Wakil Bupati Berau, Gamalis, turut menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau yang digelar pada Selasa siang (31/03/2026).
Agenda rapat tersebut berfokus pada penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Berau dan dihadiri sejumlah unsur pimpinan serta anggota dewan. Rapat ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD yang memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Ia menyebut, dokumen tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam merealisasikan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2021–2026.
Gamalis juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025, sehingga laporan tersebut dapat dirampungkan sesuai jadwal yang ditentukan.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau pada tahun 2025 difokuskan pada percepatan ekonomi berbasis kerakyatan serta penguatan daya saing investasi. Langkah tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan Berau yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing melalui pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp5,07 triliun atau sebesar 94,57 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,47 triliun atau 90,66 persen dari total anggaran.
Pada indikator makro, Pemerintah Kabupaten Berau berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 77,17 menjadi 77,72.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan menjadi 2,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,28 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh melemahnya sektor pertambangan yang masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Menanggapi hal tersebut, Gamalis menekankan pentingnya penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta optimalisasi belanja pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah mencatat adanya peningkatan kinerja, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditandai dengan tingginya partisipasi pendidikan dasar serta menurunnya angka kematian ibu dan bayi.
Selain itu, Pemkab Berau terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor pariwisata dan pertanian sebagai pilar ekonomi daerah.
Dalam upaya digitalisasi layanan publik, hingga tahun 2025 pemerintah daerah telah menyediakan sekitar 1.000 titik WiFi gratis yang tersebar di seluruh kampung.
Berbagai capaian juga berhasil diraih sepanjang tahun 2025, di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, penghargaan di bidang reformasi birokrasi, serta apresiasi pada sektor pariwisata, UMKM, dan pelayanan publik.
Menutup penyampaiannya, Gamalis menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan dan evaluasi LKPJ kepada DPRD Kabupaten Berau, sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah.
Ia pun berharap sinergi yang terjalin dapat mendorong terwujudnya Kabupaten Berau yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing di masa mendatang.
Diskominfo Berau- IKP/Er/Hd/Syp.
