Detail Berita

Sekkab Buka Acara Desiminasi HAM

Dibuat pada 11 July, 2018, terakhir di modifikasi 11 July, 2018

Sekkab Buka Acara Desiminasi HAM
Sekkab Buka Acara Desiminasi HAM

PROKAL.COTANJUNG REDEB – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama Pemkab Berau menggelar Desiminasi HAM di Lingkungan Pemkab Berau, Selasa (10/7).

Kegiatan ini digelar sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang laporan aksi HAM di Kabupaten Berau. Desiminasi HAM dibuka Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Gazali dihadiri beberapa pejabat OPD.

Dalam sambutannya, Sekkab Gazali menyampaikan pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak setiap masyarakat sebagai upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Bahkan dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Di Berau, predikat ini telah ditetapkan oleh Kemenkumham. Pada tahun 2017 melalui peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 yang diselenggarakan di Kota Solo, Jawa Tengah, Berau ditetapkan sebagai Kabupaten Peduli HAM.

Sebanyak 351 dari 515 kabupaten/kota di Indonesia berpartisipasi menyampaikan data capaian terkait pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut, 232 kabupaten/kota masuk kategori peduli HAM. Sedangkan 84 kabupaten/kota berpredikat cukup peduli HAM.

Salah satu daerah yang dinilai sukses memenuhi HAM adalah Kabupaten Berau. Hasil capaian Kabupaten Berau atas parameter kepedulian HAM tahun 2016 yaitu untuk hak atas kesehatan mendapatkan nilai 93,25, hak atas pendidikan 90, hak perempuan dan anak 87,5, hak atas kependudukan 73, hak atas pekerjaan 52,5, hak atas perumahan 83,25, hak atas lingkungan yang berkelanjutan 69.

Gazali menyampaikan hak atas pendidikan, Pemkab Berau telah menyediakan beasiswa bagi murid dari keluarga tidak mampu dan murid berprestasi baik tingkat SD hingga SLTA. Sementara hak atas perempuan dan anak telah dikeluarkan Perda Nomor 14 Tahun 2012 dan program pemberdayaan terpadu seperti perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBN), pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga).

“Untuk hak atas kependudukan telah disediakan E-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan akte kematian. Kemudian hak atas perumahan yang layak dengan program penyediaan rumah tempat tinggal dan rumah berakses PDAM, rumah tinggal bersanitasi serta penanganan sampah. Setiap tahun Pemkab Berau memprogramkan pembangunan rumah ini,” jelasnya.

Ia menegaskan upaya pemenuhan HAM menjadi fokus perhatian pemkab. Pemenuhan produk hukum yang mengatur dan memuat tentang tujuh kriteria kabupaten peduli HAM dan terobosan kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.(hms5/asa)