Detail Berita

Maluang Jadi Kampung Antipornografi

Dibuat pada 10 July, 2018, terakhir di modifikasi 10 July, 2018

Maluang Jadi Kampung Antipornografi
Maluang Jadi Kampung Antipornografi

PROKAL.COTANJUNG REDEB – Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah yang ditunjuk pemerintah pusat membentuk Kampung Antipornografi. Ini merupakan keseriusan pemerintah pusat dalam mengatasi dan meminimalisasi tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan.

Pemkab Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) pun memberikan dukungan penuh atas program ini. Mengingat kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan cukup mengkhawatirkan.

Sekretaris DP2KBP3A Berau, Iswayudi menyampaikan bahwa ditunjuknya Kampung Maluang sebagai Kampung Antipornografi merupakan bentuk keseriusan pemerintah menghilangkan kasus pelecehan seksual.

Penunjukan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalankannya. “Kita sebagai warga Berau tentu merasa bangga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat. Namun kita harus tetap konsisten menjalankan amanah ini,” ujarnya saat rapat persiapan Launching, Jumat (6/7) lalu.

Ia mengatakan, saat ini konten pornografi sangat mudah dicari dan dilihat dengan memanfaatkan teknologi. Tentu informasi mengenai pornografi. Hal inilah yang menjadi tantangan pemerintah.

Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Astrid mengungkapkan bahwa kejahatan seksual saat ini sudah sangat luar biasa dan menjadi perhatian khusus oleh semua kalangan. Ia mengungkapkan bahwa pornografi dan pengaruh teman menjadi faktor utama mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual. Selain kedua faktor tersebut, pengaruh narkoba, trauma masa kecil dan pengaruh keluarga juga disebut menjadi faktor determinan.

Dari hasil penelitian tahun 2017, menunjukkan pelaku kekerasan seluruhnya berjenis kelamin  laki-laki dengan rata-rata usia 16 tahun. Kekerasan seksual tersebut, sekitar 67 persen dilakukan melalui paksaan. Mayoritas pelaku dan korban pun saling mengenal.

Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan sekitar 30 persen berupa sentuhan atau rabaan organ sensitif hingga hubungan badan mencapai 26 persen. Mayoritas pelaku masih tinggal dengan orangtua, sedangkan tempat terjadinya kekerasan seksual biasanya terjadi di rumah teman dan korban.

“Sementara dari sisi karakteristik sosial ekonomi keluarga baik pelaku maupun korban menunjukkan bahwa 55 persen merupakan keluarga yang didampingi dua orangtua dan 45 persen merupakan keluarga cerai atau meninggal,” urainya.

Astrid merekomendasikan orangtua untuk membatasi penggunaan internet pada anak-anaknya. Hal ini berkaitan dengan penyebab kekerasan seksual terhadap anak melalui pornografi yang diakses dari internet, menjadi penyebab tertinggi.

“Karena itulah pemerintah pusat sangat serius menghadapi persoalan ini, salah satunya adalah menciptakan kampung antipornografi. Kami harapkan Kampung Maluang ini nanti menjadi percontohan bagi kampung lainnya,” ujarnya. (hms5/asa)