Detail Berita

Pemkab Tetap Berupaya Jaga Perairan Berau

Dibuat pada 17 May, 2018, terakhir di modifikasi 17 May, 2018

Pemkab Tetap Berupaya Jaga Perairan Berau
Pemkab Tetap Berupaya Jaga Perairan Berau

PROKAL.COTANJUNG REDEB – Meski kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau saat ini dalam hal kelautan telah beralih ke Pemerintah Provinsi Kaltim, namun upaya dalam menjaga kawasan tersebut tetap dilakukan. Langkah yang dilakukan ini diharapkan bisa melindungi ekosistem perairan laut yang dimiliki Berau.

Wakil Bupati (Wabup) Berau Agus Tantomo menegaskan wilayah perairan di Bumi Batiwakkal sangat luas mencapai 1,2 juta hektare. Tentu pengawasan harus dilakukan maksimal, sehingga kondisi perairan yang sangat luas ini bisa terjaga dengan aman dan baik.

“Saya akui bahwa pada saat kewenangan ini masih berada di daerah, pemerintah kabupaten tidak bisa maksimal melakukan pengawasan. Apalagi setelah kewenangan ini berpindah. Jadi saya harapkan kalau daerah tidak bisa mengawasi lagi, provinsi dan pusat tentu harus lebih meningkatkan pengawasan maksimal,” tegasnya.

Walau kewenangan ini telah dibatasi, Wabup Agus Tantomo menegaskan bahwa Pemkab Berau tetap melakukan upaya pengawasan dalam menjaga ekosistem perairan laut yang ada. Pemkab melalui Wabup Berau menyatakan perang terhadap aksi illegal fishing dan perdagangan telur penyu. Pemkab juga mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur larangan penangkapan ikan jenis pari dan hiu.

Pemberantasan illegal fishing, lanjut wabup, pemkab memotong jalur distribusi hasil tangkapan ikan dengan cara illegal, seperti bom. “Saya instruksikan kepada para pedagang dan pembeli untuk tidak membeli ikan hasil bom. Karena penangakap ikan ini masuk kategori ilegal sehingga bisa dipidanakan. Dan langkah ini telah terbukti dan berhasil,” jelasnya.

Namun upaya ini juga tidak bisa berjalan sukses dalam jangka panjang. Saat ini para pelaku telah mengambil langkah baru dengan menjual di tengah laut. “Ini yang menjadi masalah kita saat ini, tindakan yang dilakukan tidak bisa maksimal karena mereka memilih menjual di tengah laut. Karena harga ikan dari hasil bom ini murah, tentu akan cepat laku. Saya harap pihak keamanan lebih intensif melakukan pengawasan,” imbuhnya.

Agus Tantomo juga menyampaikan bahwa Pemkab Berau telah melakukan pelarangan terhadap perdagangan telur penyu, yang sebelumnya masih dilakukan seperti di pasar. “Langkah yang kita ambil ini terbukti bahwa terjadi penurunan hingga 70 persen. Tapi masalah ini muncul kembali, karena di Berau tidak boleh lagi menjual, sehingga penjual melakukan penjualan ke luar daerah. Tentu ini memerlukan kerja sama seluruh pihak, jangan sampai di sini dilarang, tapi di luar daerah dijual bebas,” tegas wabup. (hms5/asa)