Detail Berita

Bapenda Terus Menggali Potensi Pajak Daerah

Dibuat pada 13 March, 2018, terakhir di modifikasi 13 March, 2018

Bapenda Terus Menggali Potensi Pajak Daerah
Bapenda Terus Menggali Potensi Pajak Daerah

PROKAL.COTANJUNG REDEB – Tim gabungan yang meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, UPTD Dispenda Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kejari Tanjung Redeb terus bergerak mendatangi seluruh perusahaan pertambangan yang mengantongi Perjanjian Kontrak Kerja Batubara (PK2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Itu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menggali potensi pajak di Kabupaten Berau. Upaya ini merupakan langkah nyata dalam memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah., juga sebagai langkah mengantisipasi penurunan keuangan daerah.

Tercatat ada sembilan perusahaan pertambangan yang mengantongi izin PK2B dan IUP. “Sudah ada delapan perusahaan yang kita datangi, besok (hari ini,red.) perusahaan terakhir yang diberikan sosialisasi,” ujar Kepala Bapenda Berau, Maulidiyah usai sosialisasi di PT Berau Coal, kemarin (12/3).

Dalam kunjungan itu, pemerintah bukan hanya melakukan sosialisasi, tapi lebih menegaskan agar perusahaan bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, baik pajak pusat, provinsi maupun kabupaten. Kegiatan ini sekaligus memberikan pemahaman kepada perusahaan dalam pengurusan izin yang wajib dilakukan kepada pemerintah daerah.

“Pajak yang dibayarkan ini memberikan kontribusi nyata bagi daerah dalam mendukung pembangunan,” tegasnya.

Selama kunjungan ke perusahaan, Maulidiyah mengatakan banyak masukan yang diproleh pihaknya di lapangan. Seperti temuan masih adanya sub kontraktor perusahaan yang tidak terdaftar di pemerintah daerah. Dengan temuan iti, Bapenda sekaligus melakukan pendataan dan mengingatkan agar perusahaan tersebut segera memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Ada beberapa sumber pendapatan yang diproleh dari investasi pertambangan di Kabupaten Berau. Saat ini ada 11 jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah dan empat di antaranya berkaitan dengan perusahaan pertambangan yaitu, pajak penerangan jalan, pajak air dan tanah, pajak restoran, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, dana perimbangan berupa royalti dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dengan pemerintah provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Begitu juga dengan pajak penghasilan (PPh) 21 dan 25. Penyetoran pajak penghasilan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selama ini, NPWP dari pekerja perusahaan masih terdaftar di pusat, sehingga daerah tidak mendapatkan apa-apa. Padahal para pekerja ini berusaha dan menetap di Berau.

“Ini yang kita kejar terus agar NPWP para pekerja di Berau bisa terdaftar di daerah, sehingga pajaknya juga masuk daerah. Potensi di sini juga besar, karena sangat banyak pekerja tambang di Berau,” ujarnya.(hms5/asa)