Detail Berita

Kepala Kampung Diminta Percepat LPj ADK

Dibuat pada 13 February, 2018, terakhir di modifikasi 13 February, 2018

Kepala Kampung Diminta Percepat LPj ADK
Kepala Kampung Diminta Percepat LPj ADK

PROKAL.COTANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram menginstruksikan seluruh aparatur kampung mempercepat penyelesaian Laporan Pertangungjawaban (LPj) penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) masing-masing.

Dengan penyelesaian LPj ini diharapkan bisa melanjutkan pembangunan pada tahun ini. Di mana, pemerintah kembali mengucurkan dana ratusan miliaran rupiah untuk memajukan perkampungan.

Bupati Muharram mengatakan, sampai saat ini masih ada beberapa kampung yang belum menyelesaikan LPj keuangan tahun anggaran 2017. Tentu ini akan menghambat dalam pemanfaatan ADK tahun 2018. Padahal penyaluran ADK merupakan langkah dari pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Selain itu, kata Muharram, kondisi ini juga akan mengganggu laporan keuangan daerah sebab ADK bersumber dari APBD. Karena itu, dirinya menginstruksikan agar pendamping kampung dan juga kecamatan mendorong seluruh kepala kampung menyelesaikan laporan keuangannya.

Pihak Inspektorat Kabupaten, lanjut dia, telah berupaya ‘mengejar’ aparatur kampung agar segera menyelesaikan laporan. “Tolong dimonitor, ini baru kebenaran formil yang kami minta, belum kebenaran materilnya,” tegas Muharram.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Berau, Ilyas Natsir juga mengatakan penyelesaian LPj merupakan bagian dalam pembangunan kampung. Penyelesaian tepat waktu tentu menjadi indikasi bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

“Kalau semuanya berjalan lancar, pasti laporannya juga bisa selesai tepat waktu. Kita terus mendorong agar pemerintah kampung bisa secepatnya menyelesaikannya LPj. Dari data yang kita kumpulkan, sampai sekarang belum sampai 50 persen kampung yang menyelesaikan laporan keuangan,” ujarnya.

Laporan keuangan ini juga menjadi syarat wajib bagi kampung yang akan mencairkan ADK tahun 2018. Ilyas mengatakan, jika laporan keuangan terlambat disampaikan, maka pencairan ADK berikutnya juga akan terhambat. Hal ini akan berdampak terhadap pembangunan kampung itu sendiri.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung, Sudirman, mengatakan pihaknya masih memberikan tenggat waktu bagi aparatur kampung untuk menyelesaikan laporan keuangan.

“Tenggat waktu yang kami berikan biasanya 3 bulan setelah akhir periode anggaran, ini untuk memberikan waktu revisi jika ada kekeliruan,” jelasnya. (hms5/asa)