Detail Berita

Penyalur BBM di Kampung Harus Penuhi Persyaratan

Dibuat pada 11 October, 2017, terakhir di modifikasi 11 October, 2017

Penyalur BBM di Kampung Harus Penuhi Persyaratan
Penyalur BBM di Kampung Harus Penuhi Persyaratan

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perkampungan baik di pedalaman, pesisir maupun kepulauan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Berau. Terbatasnya SPBU maupun APMS yang belum menjangkau seluruh kecamatan masih menjadi kendala.

Sehingga kebijakan dalam penyaluran BBM harus diberikan kepada badan usaha maupun masyarakat yang memiliki usaha dagang sebagai penyalur di perkampungan. Mengacu kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu. Serta Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 375 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu.

Membahas pendistribusian BBM ke kecamatan dan kampung, Senin (9/10) kemarin digelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait yang dipimpin langsung Bupati Berau Muharram dan Wakil Bupati Agus Tantomo.

Bupati Berau Muharram, dalam arahannya, menegaskan pentingnya kebijakan dalam memberikan rekomendasi kepada masyarakat di perkampungan dalam menyalurkan BBM. Pasalnya, untuk mendapatkan BBM di tingkat kampung, masih cukup kesulitan sehingga perlu ada kebijakan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun dalam pemberian rekomendasi ini menurutnya juga perlu dirumuskan bersama, termasuk membangun kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Berau bersama instansi terkait, dalam pemberian rekomendasi sehingga penyaluran BBM oleh masyarakat  ke kampung menjadi legal.

“Kita harus memberikan solusi dalam upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat di perkampungan dalam penyediaan BBM. Kita ingin ada kesepakatan bersama dengan semua instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ini” ungkapnya.

Dalam pemberian rekomendasi penyaluran BBM, dijelaskan Muharram lebih dulu dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Seperti badan usaha dengan memiliki SITU, SIUP serta TDP. Selanjutnya dapat mengajukan permohonan rekomendasi dengan melampirkan daftar kebutuhan BBM di kampung yang dilayani. Sehingga kuota yang diberikan sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat, baik untuk pertanian, perikanan serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun masyarakat umum di kampung.

“Rekomendasi ini yang nantinya menjadi dasar badan usaha untuk membeli BBM ke SPBU maupun APMS secara legal untuk disalurkan ke kampung,” jelasnya.

Dalam rapat juga disepakati beberapa poin kebijakan penyaluran BBM ke kampung, dimana untuk mendapat perizinan sebagaimana yang ditetapkan, sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari kepala kampung dan camat lengkap dengan data kuota kebutuhan BBM di wilayahnya yang didapat berdasarkan rekomendasi dari OPD terkait. SITU bagi pengecer BBM di kampung mencantum kuota BBM per bulan serta HET sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hasil pertemuan bersama OPD dan instansi terkait tersebut dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya menjadi dengan kesepakatan bersama.