Detail Berita

Bentuk UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan

Dibuat pada 19 May, 2017, terakhir di modifikasi 19 May, 2017

Bentuk UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan
Bentuk UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan

PROKAL.COTANJUNG REDEB - Capaian pembangunan pada bidang pendidikan merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pembangunan. Untuk itu, Bupati Berau Muharram memberikan perhatian serius dalam pembangunan dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal. Dinas Pendidikan diharapkan berperan aktif dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Dinas Pendidikan, Bupati Muharram meminta segera dibentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di tingkat kecamatan. Pembentukan UPTD ini disesuaikan dengan kondisi di setiap kecamatan. Sehingga, tidak harus setiap kecamatan terdapat UPTD. Namun, bisa memungkinkan satu UPTD memberikan pelayanan untuk dua kecamatan. “Untuk memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan, saya meminta segera dibentuk UPTD Dinas Pendidikan di kecamatan,” ungkap Muharram saat memberikan arahan di Dinas Pendidikan, beberapa waktu lalu.

Melalui peran UPTD, disampaikannya, akan lebih memudahkan Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis melakukan kontrol dan pelayanan ke sekolah-sekolah yang jauh. Termasuk peningkatan peran pengawas sekolah di lapangan. Pasalnya, saat ini, diakui Bupati Muharram masih ada guru yang mengajar di tingkat kecamatan tidak aktif menjalankan tugasnya. Sehingga fungsi pengawasan perlu ditingkatkan. Bahkan, Bupati Muharram meminta petugas pengawas ditunjuk dari mereka yang memiliki semangat dan fisik mumpuni untuk secara aktif turun ke lapangan. “Peran pengawas sekolah harus diaktifkan dan melalui UPTD ini akan lebih memudahkan dalam kontrol pengawasan,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Muharram juga menyinggung pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik yang bersumber dari daerah maupun nasional. Pasalnya, menurut Bupati Muharram, masih ada kendala pengelolaan BOS. Mantan Anggota DPRD Kaltim ini juga menyampaikan gagasannya dalam pengelolaan BOS. Nantinya, dana tersebut tidak lagi didistribusikan berdasarkan jumlah siswa. Namun dihitung berdasarkan kebutuhan rill sekolah yang tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.  “Ini akan lebih mengoptimalkan dalam memanfaatkan dana BOS di sekolah karena disesuaikan dengan kebutuhan,” tegasnya. (hms4/rus)