Detail Berita

Sinergi Penanganan Konflik Tanah

Dibuat pada 2 September, 2016, terakhir di modifikasi 2 September, 2016

Sinergi Penanganan Konflik Tanah
Sinergi Penanganan Konflik Tanah

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melalui Dinas Kehutanan, bersama Working Group on Forest Land Tenure (WG-Tenure), didukung GIZ FGP-Forclime menggelar pertemuan lintas sektor di meeting room Hotel Grand Parama Tanjung Redeb, Rabu (31/8).

Pertemuan merupakan tindak lanjut kajian kebijakan dan kelembagaan penanganan konflik. Selain itu, fasilitasi konflik pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Berau, khususnya di areal konsesi PT Inhutani wilayah KPH Berau Barat, yang telah dilakukan WG Tenure didukung GIZ FGP-Forclime. Workshop bertema membangun mekanisme integratif penanganan konflik tanah dan pengelolaan SDA di Kabupaten Berau, dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait. Acara dibuka Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Jonie Marhansyah.

Dalam arahannya, Sekkab menyambut baik workshop ini. Ini berkaitan kajian kebijakan dan kelembagaan penanganan konflik. Pasalnya, potensi konflik tanah masih terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau. Berbagai inisiatif penanganan konflik sudah dilakukan berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional, dan lokal. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara WG Tenure bekerja sama dengan GIZ FGD-Forclime yang telah melakukan kajian kebijakan dan kelembagaan penanganan konflik. Sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik pengelolaan hutan di areal konsesi PT Inhutani dalam wilayah KPH Berau Barat,” ungkapnya.

Disampaikan Jonie Marhansyah, diperlukan upaya terencana dan saling terhubung antarsektor dan antarpihak. Di tingkat nasional sudah dibangun dan dikembangkan, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Komnas HAM. Kementerian dan lembaga negara telah membentuk kebijakan, mekanisme atau prosedur dan instrumen penanganan konflik.

“Langkah nasional tidak akan berjalan efektif, jika tidak didukung pemerintah di daerah dalam, khususnya kabupaten dan kota,” ucapnya.

Untuk itu, para pemangku kepentingan harus duduk satu meja, mendiskusikan rancang bangun kelembagaan dan peta jalan pengembangan mekanisme terintegrasi penanganan konflik. Salah satunya workshop yang dilaksanakan dengan tujuan mendiskusikan mekanisme terintegrasi penanganan konflik tanah dan pengelolaan SDA di Kabupaten Berau. “Sehingga tercipta kesepakatan para pihak mengenai rancang bangun kelembagaan penanganan konflik tanah dan pengelolaan SDA, mengidentifikasi bentuk lembaga, tugas dan fungsi, serta personil,” tandasnya.